BPK menilai posisi tanah berada di jalan Tomang Utara, namun BPN menyatakan posisi tanah berada di jalan Kyai Tapah. NJOP dua jalan tersebut berbeda cukup jauh, meskipun cukup berdekatan. Tomang Utara 7 juta permeter, sementara Kyai Tapah 20 juta permeter persegi. Jauh gapnya.
Dalam kasus ini, maklum KPK tidak bisa memproses kasus pembelian tanah Sumberwaras sebab semuanya normal, dan BPK salah dalam melakukan audit. Ya meski sampai saat ini BPK tak pernah minta maaf. Soal ini pernah saya bahas di https://seword.com/politik/sumberwaras-ilc-dan-goblok/
Kemudian ada juga kasus korupsi reklamasi. Ahok disebut menerima sebesar 392 milyar lewat kontribusi tambahan. Tak tanggung-tanggung, yang beredar adalah kertas (yang katanya) BAP.
Padahal Pemprov DKI tidak menerima uang dalam bentuk cash. Pemberian tambahan kontribusi itu sebagai syarat untuk memperpanjang izin prinsip menjadi izin pelaksanaan reklamasi. Kontribusi tambahan tersebut bukan berupa uang tetapi pembangunan infrastruktur seperti rumah susun sewa sederhana (rusunawa), jalur inspeksi hingga pembangunan pompa air. Selengkapnya bisa dibaca di: https://seword.com/politik/operasi-jatuhkan-ahok-via-bap-bocor/
Meskipun BPK salah menentukan posisi tanah dalam proses audit, namun sebagian sapi-sapian tetap menganggap Ahok telah korupsi di pembelian lahan Sumberwaras. Ahok kemudian disebut koruptor Sumberwaras.
Kemudian soal reklamasi, meskipun yang ditangkap dan terbukti menerima suap adalah Sanusi Gerindra, namun yang dituduh korupsi adalah Ahok. Padahal kertas BAP yang beredar itu HOAX.
“Artinya ada dua pendapat yang berbeda antara BPK dan KPK. Saya sendiri melihat dan berpendapat mestinya terjadi kerugian negara itu,” kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
“Pandangan saya, info dari dalam KPK, semua penyidik itu 100% Ahok bakal jadi tersangka. Tinggal pimpinan KPK berani enggak soal RS Sumber Waras,” ungkap Ahmad Dhani di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016).
Demo “Tangkap Ahok” terkait reklamasi dan Sumberwaras sudah berkali-kali dilaksanakan. Mengerahkan ratusan hingga ribuan massa. Mereka menutut Ahok segera ditangkap. Info salah dan fitnah yang diulang-ulang tersebut kemudian menjadi pembenaran, sehingga sampai sekarang sapi-sapian yakin bahwa Ahok korupsi. Padahal Ahok belum pernah ditetapkan sebagai tersangka terkait Sumberwaras dan Reklamasi.
Sebaliknya, LHI ketum PKS yang sudah divonis penjara karena korupsi, sampai sekarang diyakini tidak terbukti korupsi. LHI ditahan karena konspirasi merusak Islam di Indonesia, begitu pikir sapi dan yang sesapian dengannya. Kenapa? Karena info salah dan fitnah yang diulang-ulang menjadi seperti kenyataan.
“Kesimpulannya ada korupsi, dan pelaku perlu ditangkap. Tapi, karena ini muter-muter, ini mungkin ada kekuatan politik, termasuk perlindungan oleh Presiden. Ini perlu diklarifikasi,” kata Fadli Zon. Pernyataan Fadli ini kemudian disebar oleh web sapi-sapian. Sehingga karena sudah diulang-ulang, maka sekarang sudah terbetuk “kenyataan” bahwa Jokowi melindungi Ahok dari kasus korupsi.
Ahok penista agama
Dalam hal kasus Almaidah 51, bermula dari blusukan Ahok ke Pulau Seribu, sosialisasi budidaya. Video sosialisasi kemudian tayang di youtube kemudian diperpendek dan hanya diambil sekilas soal almaidah. Ditambah Buni Yani memprovokasi dengan caption:
PENISTAAN TERHADAP AGAMA? (menggunakan tanda tanya, tapi seolah-olah menyatakan)
“Bapak ibu (pemilih muslim)…dibohongi surat Almaidah 51….(dan) masuk neraka (juga bapak ibu) dibodohi”
Sumber https://seword.com/politik/ahok-korupsi-dan-menistakan-agama-kok-masih-dibela/
loading...
0 Response to "BUKTI AHOK KORUPSI DAN PENISTA AGAMA | kok masih di bela?"
Posting Komentar