Pengamat Islam dan staf pengajar Universitas Paramadina, Jakarta, Budhy Munawar Rahman menganggap membanjirnya dukungan terhadap aksi massa yang dimotori FPI itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang selama ini terkesan tidak tegas terhadap keberadaan dan sejumlah tindakan ormas tersebut.
Ahok akan segera diadili tapi tak ditahan
Aksi demo 411, 212, dan 'efek trauma' yang membayangi pengusaha
Lima hal yang perlu Anda ketahui tentang unjuk rasa 2 Desember
Anggapan Budhy merujuk pada sejumlah tindak kekerasan dan sikap anti toleran yang pernah dilekatkan pada FPI, tetapi hampir tidak pernah disikapi serius oleh pemerintah -termasuk tuntutan agar FPI dibubarkan.
Image copyrightAFP/ADEK BERRY
Image caption
Front Pembela Islam (FPI) menolak tuduhan yang menyebut aksi massa belakangan ini terkait dengan isu pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta.
"Persis seperti itu (membiarkan). Dan dalam banyak kasus ini juga selalu terulang, selalu terulang, sehingga kita dari pihak civil society punya pertanyaan besar kenapa pemerintah enggak bisa mengatasi masalah ini," kata Budhy Munawar kepada BBC Indonesia, Kamis (01/11) malam.
Namun demikian, menurut Budhy Munawar, kasus isu penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Purnama adalah faktor lain yang disebutnya mendongkrak popularitas FPI.
"Dengan sentimen yang ada di dalam masyarakat, yang merasa ini isu keagamaan yaitu agama (seolah) sudah dinodai, sehingga menambah kekuatan FPI," katanya, menganalisa.
Dalam situasi seperti itulah, "FPI menjadi sesuatu yang sekarang membesar, dan seperti punya citra yang dulu (identik dengan) citra kekerasan, sekarang citra yang 'baik'," jelasnya.
Apa komentar FPI?
Dihubungi secara terpisah, salah-seorang pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Sobri Lubis menolak tuduhan yang menyebut aksi massa belakangan ini terkait dengan isu pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta.
Dalam berbagai kesempatan, FPI selalu menolak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, karena alasan latar belakang agamanya yang Kristen. Mereka melarang pemimpin non-Islam memimpin warga DKI Jakarta yang mayoritas Islam.
Namun demikian, "Ini tidak ada urusan dengan politik (pilkada), ini urusan iman," kata Sobri Lubis saat dihubungi BBC Indonesia melalui hubungan telepon, Kamis (01/12) malam.
Image copyrightBBC INDONESIA
Image caption
Melalui dialog yang difasilitasi MUI, pihak polisi dan GNPF-MUI sepakat bahwa unjuk rasa 212 diselenggarakan di lapangan Monas.
Kehadiran orang-orang dari luar Jakarta juga disebutnya sebagai bukti bahwa unjuk rasa itu sama-sekali tidak terkait politik pilkada. "Ini bukan kegiatannya FPI," kata Sobri.
Sebaliknya, menurutnya, demonstrasi yang diikuti ratusan ribu orang itu semata-mata menuntut penyelesaian kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Kita hanya menuntut penegakan hukum dan keadilan," tegasnya.
Sobri Lubis juga menekankan kehadiran ratusan ribu orang dalam rentetan unjuk rasa itu merupakan 'hati nurani rakyat yang tersakiti'.
Dalam berbagai kesempatan pimpinan FPI juga membantah bahwa mereka identik dengan keonaran. Situs resminya berulangkali menyebutkan mereka juga terlibat berbagai kegiatan sosial.
Agama dan politik
Bagaimanapun, pengamat Islam dan staf pengajar Universitas Paramadina, Jakarta, Budhy Munawar Rahman, mengatakan, tindakan mengaitkan persoalan agama dengan masalah politik praktis merupakan tindakan yang sangat berbahaya.
Menurutnya, keduanya kini sudah bercampur dalam persoalan dugaan penistaan agama yang disikapi dengan pengerahan massa secara besar-besaran belakangan ini.
"Sekarang sudah campur, sehingga kemudian sepertinya ada gairah
loading...
0 Response to "DASYAT !! SUPER POWER FPI YANG TIDAK TERLIPUT,inilah kekuatanya......"
Posting Komentar